aplikom

Kamis, 06 November 2014

Ribut Harga BBM Naik, Inflasi Oktober Diprediksi 0,4%

Ribut Harga BBM Naik, Inflasi Oktober Diprediksi 0,4%


Heboh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi memicu terjadinya ekspektasi inflasi di Oktober 2014. Sehingga pergerakan inflasi pada bulan kesepuluh ini diperkirakan lebih tinggi dibanding September lalu.
Direktur sekaligus Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati memproyeksikan inflasi Oktober tahun ini di kisaran 0,3 persen sampai 0,4 persen.
"Inflasi Oktober 2014 sekira 0,3 persen sampai 0,4 persen. Angkanya lebih tinggi dari realisasi inflasi September 2014 sebesar 0,27 persen," Penyebabnya, dijelaskan, karena ada ekspektasi inflasi dari isu kenaikan harga BBM subsidi. Para pedagang, sambungnya langsung menaikkan harga bahan pangan termasuk sembako karena kekhawatiran penyesuaian harga BBM subsidi.
"Di Oktober ini, sudah mulai ribut dengan kenaikan harga BBM subsidi, sehingga memicu ekspektasi inflasi. Harga-harga naik menyusul penyesuaian tarif dasar listrik dan harga elpiji 12 kilogram yang lebih dulu dilakukan," tutur dia.
Diakuinya, penyumbang inflasi lainnya terkait kurangnya stok dan tersendatnya distribusi bahan pangan karena gangguan, seperti kekeringan, lumbung pangan daerah Sinabung Sumatera Utara dilanda bencana sehingga harus gagal panen.
Senada, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto menganggap inflasi Oktober 2014 lebih banyak dikontribusi dari penyesuaian harga komoditas bahan pokok akibat isu kenaikan harga BBM.
"Tekanan inflasinya karena shortage beras dan adjustment pricing beberapa komoditas pokok karena isu kenaikan harga BBM subsidi, serta karena inflasi impor di tengah depresiasi rupiah," tegasnya.
Dengan melihat alasan tersebut, estimasi terhadap inflasi Oktober 2014 hampir sama dengan proyeksi Indef. "Inflasi month to month (MoM) 0,37 persen dan inflasi inti tahunan 4,22 persen. Sedangkan inflasi tahunannya 4,75 persen," 

Senin, 03 November 2014

CIRCULAR FLOW



perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sector-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah keatas kegiatan dalam suatu perekonomian.

. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu :
1.      Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan keatas konsumsi rumah tangga.
2.      Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat.
Perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan  pendapatan nasional. Dalam perekonomian 3 sektor, kegiatan perdagangan luar negeri masih

diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor masih tetap dimisalkan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang dibuat masih memisalkan bahwa barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan tidak dijual ke luar negeri dan masyarakat atau perusahaan tidak membeli dan menggunakan barang-barang yang diimpor. Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri maka perekonomian tigasektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Analisis  keseimbangan dalam pendapatan nasional perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik perlulah terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan  dan pengeluaran yang berlaku  dalam perekonomian tersebut dan selanjutnya dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dan perekonomian tiga sektor. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan tiga jenis aliran baru dalan sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran tersebut dalah :
1.      Pembayaran pajak oleh rumah tangga perusahaan kepada pemerintah.
2.      Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan.

3.      Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga.